Daftar Nomor Urut Parpol: Hanura 1, PAN 9 & PKB 13

JakM. Rizal Maslan – detikNews – Nomor urut parpol telah diumumkan KPU. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendapatkan nomor urut 1. PAN mengantongi nomor ‘hoki’ 9 dan PKB meraih nomor urut yang bagi sebagian kalangan disebut ‘angka sial’ yaitu 13.

Pengumuman nomor urut parpol dibacakan Ketua KPU Abdul Hafidz Anshari di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2008).

Berikut daftar lengkap nomor urut parpol:

Hanura mendapat nomor urut 1.
Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) nomor urut 2.
Partai Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia nomor urut 3.
Partai Peduli Rakyat Nasional nomor urut 4.
Partai Gerindra nomor urut 5.
Partai Barisan Nasional nomor urut 6.
Partai Keadian dan Persatuan Indonesia nomor urut 7.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 8.
Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 9.
Partai Indonesia Baru nomor urut 10.

Partai Kedaulatan nomor urut 11.
Partai Persatuan Daerah nomor urut 12.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 13.
Partai Pemuda Indonesia nomor urut 14.
PNI Marhaenis nomor urut 15.
Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) nomor urut 16.
Partai Karya Perjuangan nomor urut 17.
Partai Matahari Bangsa nomor urut 18.
Partai Penegak Demokrasi Indonesia nomor urut 19.
Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) nomor urut 20.

Partai Republik Nusantara nomor 21.
Partai Pelopor nomor urut 22.
Partai Golkar nomor urut 23.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 24.
Partai Damai Sejahtera nomor urut 25.
Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia nomor urut 26.
Partai Bulan Bitang (PBB) nomor urut 27.
PDIP nomor urut 28.
Partai Bintang Reformasi nomor urut 29.
Partai Patriot nomor urut 30.
Partai Demokrat nomor urut 31.
Partai Kasih Demokrasi Indonesia nomor urut 32.
Partai Indonesia Sejahtera nomor urut 33.
PKNU nomor urut 34.

Tepuk tangan menggema saat nomor urut dibacakan.

HRW: PRT Saudi Rawan Pelecehan

JAWAPOS

Lembaga HAM Lokal Anggap Tidak Adil

RIYADH – Isu pelecehan atas tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi rupanya tidak hanya muncul dari cerita tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negara kaya minyak tersebut. Lembaga hak asasi manusia (HAM) internasional, Human Rights Watch (HRW), melontarkan hal senada. Dalam laporan yang mereka publikasikan kemarin (8/7), HRW menyebut TKW asal Asia dan Afrika yang menjadi pembantu rumah tangga (PRT) di Arab Saudi rawan jadi objek kesewenang-wenangan majikan.

Menurut lembaga independen yang berkantor pusat di New York City tersebut, hampir semua PRT perempuan di Negeri Petrodolar itu pernah mengalami penyiksaan, baik fisik maupun mental. “Kasus paling banyak yang dialami PRT di sana adalah jam kerja berlebih dan pelecehan seksual. Tak jarang pula, mereka dicambuk karena dituding mencuri, berzina, atau menjadi ahli nujum (dukun, Red),” tulis HRW dalam laporan berjudul As if I Am Not Human: Abuses Against Asian Domestic Workers in Saudi Arabia itu.

Berdasar temuan tersebut, HRW mengimbau pemerintah Saudi segera mereformasi aturan ketenagakerjaan, imigrasi, dan kriminal yang berlaku. Harapannya, lebih memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang datang dari mancanegara. “Intinya, kami ingin menegaskan bahwa tidak semua kesalahan yang dilakukan oleh pembantu diganjar dengan hukuman,” lanjut HRW dalam laporan setebal 133 halaman itu.

Dalam paparan tersebut, organisasi nonpemerintah itu menyatakan bahwa sebagian besar PRT yang menjadi objek kesewenang-wenangan berasal dari negara-negara Asia, terutama Indonesia, Filipina, Nepal, dan Srilanka. Selama ini, negara-negara itu memang menjadi pemasok PRT terbesar ke Saudi.

Sampai saat ini, Saudi mempekerjakan sedikitnya 1,5 juta PRT dari Asia dan Afrika. Namun, menurut HRW, di bawah undang-undang ketenagakerjaan Saudi, mereka tidak mendapatkan hak-hak yang sama dengan pekerja lain.

“Hal terbaik yang bisa didapat pekerja perempuan di Saudi adalah suasana kerja yang mendukung dan majikan yang baik. Tapi, mereka juga sering menghadapi hal terburuk, yakni diperlakukan seperti budak,” ungkap Nisha Varia, periset senior divisi hak-hak perempuan di HRW. Dia menekankan perlunya aturan perlindungan yang lebih berpihak kepada PRT di Saudi. Sistem sponsorship visa yang diterapkan saat ini, menurut dia, juga harus direformasi.

Namun, laporan yang dikerjakan selama dua tahun dan didukung dengan kesaksian 142 PRT asal Asia itu dibantah keras oleh National Society for Human Rights (NSHR) Saudi. Suhaila Hammad, salah seorang pejabat lembaga HAM nasional tersebut, mengatakan bahwa penelitian HRW itu tidak adil dan berat sebelah. “Seharusnya, dalam melakukan riset tersebut, mereka mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Terkait dengan hal itu, kami merasa dirugikan,” ujarnya.

Hammad menambahkan, HRW tidak memberikan gambaran yang benar tentang penerapan HAM di Saudi. Dia mengaku sering mendapati perilaku buruk para pekerja asing di negaranya. “Belakangan, angka kriminal di negara ini meningkat tajam. Penyebabnya adalah para pekerja asing tersebut,” ungkapnya.

Selain menampung banyak PRT asing, Saudi mewadahi sekitar 5,6 juta pekerja asing di bidang perminyakan, bisnis, dan konstruksi. “Para pekerja asing itu sering terlibat penyelundupan obat terlarang, bisnis minuman beralkohol, praktik prostitusi, pencurian, bahkan pembunuhan,” ucap Hammad.

Namun, dia juga tidak membantah bahwa sebagian pekerja asing memang menderita. “Tapi, jangan lupa, masyarakat kami pun menderita karena ulah mereka,” imbuhnya.