Infokom-Media PDI Perjuangan –Minggu, 28 September 2008, pukul 08.00 pagi di kawasan Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Hj. Megawati Soekarnoputri, didampingi oleh seluruh jajaran pimpinan DPP PDI Perjuangan akan melepas keberangkatan para peserta mudik lebaran tahun ini yang diselenggarakan PDI Perjuangan secara cuma-cuma.
Arsip untuk September, 2008
“PDI Perjuangan meloloskan 635 caleg DPR dari 639 dari DCS, 635 itu terdiri dari 226 Perempuan dan 409 Laki-laki, dengan demikian PDI Perjuangan terwakili presentasi untuk kaum Perempuan sebesar 35 persen” kata Arif Wibowo, Wakil Sekertaris BP Pemilu DPP PDI Perjuangan yang juga perwakilan Partai di KPU kepada redaksi.
Arif menjelaskan, PDI Perjuangan mendaftarkan caleg untuk DPR RI berjumlah 639, tapi pada pengumuman DCS oleh KPU ada empat orang yang di coret oleh KPU, diantaranya, Posma Sabam Manahan dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatra Utara I, Abraham William Daud dari Dapil Sumatra Selatan I, Zainal Abidin dari Dapil Lampung II, yang terpilih sebagai Bupati Lampung Utara, Suli Chah dari Dapil Jawa Timur 11. “Tiga orang tidak lolos karena masalah persyaratan administrasi, sedangkan Zainal Abidin di coret karena terpilih menjadi Bupati Lampung Barat,” ujarnya.
Sesuai dengan Peraturaan KPU No.18 Tahun 2008, mereka yang di coret dari Daftar Calon Sementara untuk Caleg tidak bisa digantikan oleh siapapun. Selanjutnya DCS itu masyarakat diminta untuk menanggapi, apakah dari DCS itu ada yang masalah atau tidak. “KPU memberi waktu kepada masyarakat selama satu minggu, barangkali dari calon tersebut ada yang Ijasahnya palsu atau tersangkut masalah pidana,” papas Arif
Pengumuman DCS DPR Molor
Pada acara pengumuman DCS DPR oleh KPU kemarin, banyak Pimpinan Partai yang kecewa, karena molornya waktu dan tidak ada kejelasan sampai masalah berkas-berkas DCS.
Sebenarnya ada dua sesi pada acara pengumuman DCS, pertama pukul 16.00 wib pembubuhan paraf oleh pimpinan Parpol peserta Pemilu tapi baru mulai pukul 19.00 wib, kedua pukul 21.00 wib adalah penandatangan paraf oleh seluruh anggota KPU. Molohnya waktu tampa ada kepastan membuat para pimpinan Parpol banyak yang meninggalkan acara.
“Sekjen Pramono Anung sudah hadir tepat waktu, tapi karena kelamaan menunggu tampa ada kepastian akhirnya Sekjen meninggalkan acara kerena ada acara lainnya, dan yang membubuhkan paraf dari PDI Perjuangan adalah Firman Jaya Daeli dan Arif Budimanta,” ungkap Arif Wibowo.
“KPU tidak cukup baik dalam mempersiapkan perhelatan Pemilu, termasuk masalah pengumuman DCS ini sangat mengkhawatirkan,” lanjutnya.[kin]
Demikian butir penting seperti yang disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Deperpu PDI Perjuangan, HM Taufiq Kiemas, dalam acara bincang santai Bicara Politik dan Islam di Rumah Maroko, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/9).
“Koalisi itu sebuah keharusan. Didalamnya juga perlu membahas keperluan dan hasil bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dia harus diisi lebih dari 50 persen dukungan legislatif,” jelas Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Eksternal Informasi dan Komunikasi, Daryatmo Mardiyanto, yang juga hadir dalam kesempatan tersebut.
Lebih jauh dijelaskan oleh Ketua Deperpu, HM Taufiq Kiemas, wujud dari koalisi dalam pemerintah tersebut juga political appointed hingga tingkat pejabat Esselon I. “Hal tersebut diperlukan untuk menjaga kesinambungan program kerja departemen-departemen di kabinet pemerintahan tersebut untuk mengatasi hal-hal seperti orientasi lingkungan dari menteri baru dalam kabinet mendatang,” lanjutnya.
Sementara itu, terkait dengan partai mana PDI Perjuangan akan berkoalisi pada pemilu mendatang, HM Taufiq Kiemas kembali menegaskan bahwa PDI Perjuangan siap berkoalisi dengan partai mana saja.
Terkait persoalan Islam dalam konteks politik Indonesia, Ketua Deperpu, HM Taufiq Kiemas, kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu lagi melakukan dikotomi antara Islam dan Nasionalisme. “Karena seorang Islam itu sudah pasti juga seorang Nasionalis,” tegasnya.
Dalama acara santai yang digawe oleh Republika itu juga mendatangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Wiranto, Jimly Asshiddiqie, Yusril Ihza Mahendra, dan Muhaimin Iskandar, Dirut PT Republika Media Mandiri Erick Tohir, serta para tokoh nasional lainnya. Sementara itu, dari kalangan Partai, selain Daryatmo Mardiyanto, tampak hadir Helmy Fauzi, Ahmad Baskara dan Afwan.[sfn]
”Yang telah mendaftar untuk mudik bareng bersama PDI Perjuangan tercatat 22.000 orang, yang akan di angkut 425 bus,” kata Darwin Iskandar kepada redaksi, selasa malam (23/09).
Terkait dengan persiapan mudik bareng, saat ini panitia sudah siap dari mulai rekapitulasi data pemudik, paket untuk pemudik sampai melakukan simulasi pemberangkatan. ”Rencananya hari Jumat (26/09) kita akan adakan simulasi pemberangkatan, agar pemberangkatan bisa tertib dan lancar sampai tujuan,” ujar Darwin.
Termasuk, lanjut Darwin panitia sudah berkordinasi dengan DPC/DPD PDI Perjuangan yang daerahnya menjadi transit dan tujuan pemudik. ”DPP PDI Perjuangan sudah melayangkan surat pemberitahuan tentang mudik bareng ini kepada DPC/DPD PDI Perjuangan yang akan dilintasi dan menjadi tujuan para pemudik,” ungkapnya.
Banteng Moncong Putih Balik Desa akan melayani beberapa daerah di Pulau jawa, diantarany Tegal, Semarang, Solo, Jogyakarta, Kediri dan Surabaya.[kin]
Demikian butir penting yang menjadi catatan dalam acara diskusi bertajuk “Penguatan Indonesia melalui Borjuasi Nasional” yang diselenggarakan Megawati Institut bekerja sama dengan Reform Institut di Bidakara, Senin (22/9).
“Sekarang ini belum ada kebijakan pemerintah untuk membangun dan melindungi dunia usaha dan pengusaha nasional yang kuat, yang mampu memperoduksi dari hulu ke hilir serta memasarkan hingga ke luar,” ujar Direktur Megawati Institut yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri, Arif Budimanta, kepada redaksi.
Diskusi tersebut menghimpun berbagai masalah yang dihadapi pengusaha Indonesia untuk dimana perlindungan pemerintah terhadap dunia usaha masih sangat minim, jika tidak dikatakan tidak ada sama sekali.
Masalah lain, kata Arief Budimanta, strategi memajukan dan melindungi para pengusaha untuk pembangunan ekomomi dirasakan belum ada, sehingga diperlukan sebuah Undang-undang yang mengatur semua itu. “Artinya
“Dalam diskusi tersebut banyak mengurai masalah masalah yang dihadapi oleh dunia usaha dan para pengusaha Nasioanal sekarang. Serta rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Megawati bersama pemerintahannya terkait persoalan tersebut,” imbuhnya.
Diskusi tersebut juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional seperti oleh Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Daperpu) PDI Perjuangan HM Taufiq Kiemas, Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri Arif Budimanta.
Selain itu, diskusi juga menghadirkan para pengamat dan tokoh intelektual nasional seperti pengamat ekomoni Faisal Basri, Yudi Latief, Afriliani, para Intelektual dan para Pengusaha Nasioanal.[kin]
“Tidak ada waktu lagi untuk bersantai-santai, sudah waktunya PDI Perjuangan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” demikian disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemberdayaan Perempuan, Puan Maharani, saat memberi sambutan pada buka puasa bersama dengan Struktural Partai DPC dan PAC di wilayah Kota Solo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukohardjo, Senin (22/09).
Di Kota Solo, lanjut Puan, PDI Perjuangan akan membuat ‘Rumah Perempuan’ untuk DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Puan juga berharap, acara seperti ini harus sering dilaksanakan untuk bersilaturahmi sesama kader Partai. “Kegiatan-kegiatan seperti silaturahmi, halal bilahal harus dilakukan, karena ini akan menjaga kesolidan dan kekompaoak diantara stuktural, anggota Dewan dan Kader Partai,” pintanya.
Dalam acara buka puasa bersama dengan pengurus DPC dan PAC PDI Perjuangan dihadiri oleh, Puan Maharani, Wakil Sekjen bidang Internal Mangara Siahaan, Anggota Legislatif daerah Pemilihan Jawa Tengah, Pengurus DPD PDI Perjauangan Jawa Tengah, DPC/PAC Kota Solo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukohardjo.
Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Nuniek Sri mengatakan, apa yang dikatakan oleh Ketua DPP DPI Perjuangan bidang Pemberdayaan Perempuan harus segera direalisasikan. “Sekarang harus memikirkan kepentingan Partai dari pada kepentingan pribadi,” katanya.
Seperti nomor urut calon legislatif, itu tidak susah dimasalahkan lagi. “Yang terpenting bagaimana caranya PDI Perjuangan bisa memenangkan Pileg dan Pilpres 2009 nanti. Kepentingan pribadi harus ditinggalkan, yang harus didahuluin adalah kepentingan Partai,” ujar Nuniek.[kin]
Liputan6.com, Jakarta: Seorang tenaga kerja Indonesia lagi-lagi mengalami nasib buruk. Bunga, bukan nama sebenarnya, diperkosa sang majikan saat bekerja di Jeddah, Arab Saudi. Akibatnya, perempuan berusia 30 tahun itu hamil delapan bulan. Sementara sang majikan tetap bebas karena Bunga tidak tahu cara melapor ke polisi.
Nasib Bunga semakin terpuruk. Ketika pulang ke Tanah Air dua pekan lalu untuk minta perlindungan keluarga, Bunga justru diceraikan sang suami. Nahasnya pula, tujuh bulan gaji Bunga juga belum dibayar hingga kini. Padahal pendapatan itulah harapan Bunga satu-satunya untuk bisa menghidupi diri dan bayinya beberapa waktu ke depan.(YNI/Nova Rini dan Nurwanto)
Laurencius Simanjuntak – detikNews
Jakarta – Wacana koalisi PKS-PDIP muncul ketika hasil riset PKS menunjukan koalisi dua partai tersebut berpotensi mendulang suara paling besar untuk Pemilu 2009. Isyarat ajakan koalisi ini pun mungkin dikarenakan PKS menyenangi ‘gaya’ PDIP.
“Berhubung saya sering berbicara (dengan PKS), mungkin Pak Tifatul melihat ngomong sama PDIP ini enak ya. Makanya pak Tifatul ingin berkoalisi dengan PDIP,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas.
Hal ini disampaikan Taufiq usai acara Buka Puasa Bersama di kediamannya di Jl. Kebagusan IV No.45, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2008).
Taufiq mengungkapkan, dirinya kerap bertemu dengan PKS untuk membicarakan
masalah-masalah aktual yang di hadapi bangsa Indonesia saat ini.
“Saya berapa kali datang ke PKS, kita membicarakan keadaan sekarang saja, tidak membicarakan yang prinsip-prinsip,” jelas suami Megawati ini.
Selain itu, lanjut Taufiq, kita juga berbicara bagaimana Indonesia ke depan dalam menghadapi tantangan-tantangan kebangsaan.
“Kita bicara bagaimana agar APBN itu pro rakyat dan bagaimana kita punya undang-undang yang membangun kaum pengusaha nasional,” tutur politisi PDIP ini.
Namun demikian, Taufiq membantah jika beberapa pertemuannya dengan PKS selama ini sudah membicarakan format pemerintahan ke depan.
“Saya belum berbicara tentang pemerintahan ke depan. Kita fokus bicara tentang rakyat dan pengusaha nasional,” pungkasnya.
(lrn/gah)